Ali PUDI
31 Mai 2025- Palembang. Sum Sel Herman Deru dan Cik Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sudah 100 hari menjabat dan bekerja, seyogyanya yang menjadi fokus utama atau prioritas adalah menyelesaikan persoalan persoalan rakyat terutama pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur jalan jalan serta masalah kemiskinan.
Sudah Kita Ketahui persoalan pelayanan publik seperti Pendidikan, Kesehatan dan Jalan serta kemiskinan harus menjadi Skala prioritas dalam 100 hari kerja, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan Konstitusi.
Dibidang Pendidikan, SPMB (Domisili,Prestasi, Afirmasi dan Mutasi ) harus diawasi dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, jangan sampai terjadi jual beli bangku dan Makelar SPMB serta carut marutnya sistem penerimaan siswa baru yang tidak mempunyai rasa keadilan bahkan membatasi hak hak murid untuk mendapatkan pengajaran, tidak hanya itu, Anggaran Pendidikan harus sesuai Konstitusi 25%, jangan sampai ada anak tidak bisa sekolah akibat tidak diterimanya disekolah atai adanya pembayaran dari pihak sekolah. Pemerintah harus membangun lokal dan Sekolah agar bisa menampung semua siswa, terutama di domisili.
Sedangkan dibidang Kesehatan masih ada warga yang tidak bisa terlayani untuk berobat, karena tidak ada biaya berobat dan tidak memiliki Kartu KIS atau BPJS, belum lagi Pemerintah Kabupaten atau Kota yang tidak sanggup atau belum dapat membayar BPJS Warga seperti Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Ilir dan ini harus segera ditanggulangi serta dicarikan solusinya, agar warga bisa terlayani di bidang kesehatan.
Di bidang Infrastruktur, masih banyak jalan propinsi yang rusak dan di harus diperbaiki, padahal pendapatan Pajak Kendaraan bermotor Propinsi Sumatera Selatan sebesar.1,28T Tahun 2024 dan seharusnya bisa menyelesaikan persoalan Infrastruktur Jalan, bila jalan baik, arus kendaraan pun dari kabupaten ke kabupaten lain bisa berjalan dengan lancar dan cepat sehingga siklus roda ekonomi dan perdagangan serta industri pun bisa berjalan dengan baik dan cepat.
Propinsi Sumatera Selatan juga termasuk dalam Kategori tingkat Kemiskinan Tinggi, seharusnya Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, agar segera membuka atau membangun akses akses lapangan kerja untuk rakyat, supaya tingkat kemiskinan bisa ditekan serta menaikkan Upah Buruh yang layak.
Setelah memperhatikan secara seksama 100 hari Kinerja Pemerintahan HDCU, tidak ada gebrakan untuk menyelesaikan persoalan persoalan rakyat, terutama di Pelayanan publik Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Kemiskinan yang ada adalah hanya tebar pesona dengan masyarakat, dari hasil kinerja 100 hari Pemerintahan HDCU *Nilainya 1 dari 10*
Untuk itu Kita berharap kedepan Pemerintahan HDCU untuk segera memperbaiki kinerjanya serta memprioritaskan program skala prioritas yang menyentuh langsung rakyat, jangan berfikir yang bukan skala prioritas dulu untuk membeli Club Bola, karena itu bukan persoalan dasar rakyat dan apabila ini tidak bisa diselesaikan akan membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah bahkan menjadi amarah rakyat.
( ALI PUDI Aktivis 98 )
Posting Komentar