30 Agustus 2025- Bengkulu – Sejumlah warga Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu, mengeluhkan adanya kesenjangan sosial dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keluhan ini muncul setelah sejumlah penerima bantuan di wilayah tersebut terputus dari daftar penerima tanpa koordinasi yang jelas dengan pengurus RT dan RW setempat.
Warga menilai, proses survei yang dilakukan oleh pendamping PKH Kelurahan Malabero tidak berjalan optimal. Pendamping disebut jarang turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, baik dari penerima bantuan maupun warga yang hingga kini belum pernah menerima bantuan PKH/BPNT, meskipun dinilai layak.
> “Tidak mungkin Kementerian Sosial RI memberikan bantuan PKH atau BPNT kalau tidak ada usulan data dari bawah. Pendamping adalah ujung tombak. Kalau kinerjanya tidak maksimal, wajar saja banyak warga yang berhak justru tidak mendapatkannya,” ungkap salah satu warga setempat.
Di RT 10 Kelurahan Malabero, tercatat enam warga penerima PKH/BPNT, yakni Romi Pasla, Evy Suryani, Riki Susanti, Nur Hayati, Denny Raffles, dan Zaikumar. Namun, menurut warga, masih banyak warga di RT lain yang lebih membutuhkan tetapi belum masuk daftar penerima.
Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama Koordinator Pendamping PKH dari Dinsos Kota Bengkulu turun langsung ke RT 10 untuk memantau situasi di lapangan. Namun, warga berharap pemantauan tersebut tidak hanya sebatas kunjungan, melainkan juga diikuti dengan evaluasi terhadap kinerja pendamping PKH setempat.
> “Kami berharap pendamping PKH Kelurahan Malabero segera dievaluasi, bahkan kalau perlu diganti dengan yang lebih profesional,” tegas salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Warga meminta agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan melalui mekanisme koordinasi yang transparan bersama RT dan RW sebagai pihak yang lebih mengetahui kondisi warganya.(Pr-Tim)
Posting Komentar