Oleh : P. Nugraha
1/9/2025- Palembang Sum Sel, Di awal September, wacana gerak massa semakin massif, namun pendekatan pemerintah sangat permisif dan normatif, di samping itu pendekatan aparat masih berpola refresif dengan blockade dengan metode tangkap sana dan tangkap sini.
Gerak massa bak bensin yang selalu dihambur dibara api telah menyambar kesegala penjuru negeri, antisipatif pemerintah hingga di daerah malah menonaktifkan pembelajaran luring di setiap sekolah dari dasar hingga menengah atas atau kejuruan, dan bahkan beberapa instansi memilih tutup khuatir menjadi sasaran amukkan massa aksi.
Kekhuatiran tersebut mendasar, dimana dihari sebelumnya terbukti kantor kantor hingga rumah rumah individu menjadi obyekan atau sasaran kemarahan publik
Sulit memang mencari biang permasalahan ini, atau dicari kambing hitamnya, karena presenden saat ini memang dipicu dari sistem kausalitas, sebab akibat. Kuat dugaannya lebih diakibatkan oleh ulah tinggkah para pejabat di negeri ini sendiri.
Di tengah masyarakat menjerit terhimpit ekonomi, publik terus dipaksa menginkat kencang perut kempisnya dengan tali pinggang sembari leher publik dililit dengan pajak yang terus dinaiki.
Namun ironinya, pandangan lain berbeda seperti para penghuni senayan yang notabene mendapat fasilitas mewah dari negara malah mendapatkan kenaikan insentif berlimpah ruah. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi nyata bagi penguhuni kebanyakan di negeri ini.
Sisi lain hal yang tidak baikpun dipertontonkan, mulai dari kata kata hingga joget joget menambah dalam sesak kebatinan publik. Kendati para oknum tersebut telah berangsur diberhentikan partai pengusungnya, tetapi masyarakat telah kadung dikerudung api amarah.
Kondisi ini jika ditelisk lebih dalam, ada beberapa catatan masalah serius dan mengarah pada penghancuran demokrasi, Negara Hukum, dan pengabaian hak asasi manusia. Diantaranya yakni pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai diintensifkan dengan menggunakan suprastruktur birokrasinya berupa menteri berlatar belakang militer dan pengerahan aparatur pertahanan dan keamanan negara guna melancarkan pengamanan proyek.
Kemudian kedua ialah pembentukan kabinet yang besar berbeda dengan janji efisiensi yang diberikan, data dari Buku Nota II Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 521,4 triliun lebih besar dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 460,8 triliun, menunjukkan bahwa kenaikan jumlah beban keuangan negara tidak dapat ditanggulangi.
Ketiga, kenaikan PPN dengan memainkan hukum dan pengampunan bagi para koruptor di satu sisi, di saat bersamaan melemahkan para pejuang anti korupsi. dalam kebijakan baru mengenai kenaikan PPN berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru akan mempengaruhi ketidakpastian harga kebutuhan pokok di pasaran. Di saat bersamaan, amnesti dan abolisi bagi para koruptor tidak akan mampu mengembalikan kerugian negara, seperti halnya amnesti pajak bagi para pengusaha yang melakukan pengemplangan.
Berikutnya keempat adalah upaya sistematis mengubur penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, belum lagi pelaksanaan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Menteri Kebudayaan RI, dinilai sebagai upaya massif untuk membiaskan fakta Sejarah publik.
Dan terakhir ialah respons pasar yang negatif terhadap kebijakan pemerintah. Makin rendah dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merupakan salah satu indikasinya. Hari-hari terakhir nilai tukar rupiah terhadap US$ sudah mencapai level Rp17.000. Ini sudah lebih parah dibandingkan era akhir Orde Baru
Dari catatan di atas harusnya menjadi insight bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, ketimbang menuding gerakan yang kobarkan rakyat hari ini dengan gerakan makar
Tulisan yang kami buat terbuka untuk digunakan sebagai sebuah referensi bagi publik untuk ikut menilai dan memberikan dorongan lebih jauh kepada negara agar dapat terus mengupayakan sebuah kehidupan demokrasi yang lebih baik dan bermanfaat dalam menghadirkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
Tentu kita mendoakan yang terbaik untuk negeri ini, jika kondisi di hari hari berikut tidak kunjung membaik atau makin memburuk, tentu berdampak pada kestabilan ekonomi politik dan juga kestabilan sosial. Karena itu, pemerintah mesti berhati-hati, dan perlu segera mengevaluasi kebijakan-kebijakannya yang konstruktif dan dinamis. ( Red*)
Posting Komentar