22 Januari 2026- Musi Rawas Utara Sum Sel Banyak yang meminta saya, pandangan terhadap pemilu oleh DPRD atau tetap langsung oleh Rakyat. dengan adanya intalasi pandangan sesuai pedoman interaksi masyarakat yang di butuhkan hanya menjadi hati nurani sebagai perwakilan & penyapaiyan untuk dijadikan pendorong pemerintah kolektif
1. Secara hati nurani saya setuju langsung oleh rakyat
2. Secara politik saya mendukung langkah politik partai kami yaitu PDI Perjuangan, sikap politik kami jelas tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Sekarangkan ini masih dalam dialektika politik tingkat Nasional dan masih juga dalam test the water (ngetes air angat apa dingin pakai telunjuk) oleh gabungan tokoh tokoh politik partai ditingkat Nasional, hanya PDIP yang tegas tetap hak demokrasi rakyat dijaga dan biarkan mereka menentukan sendiri dan tidak diwakili oleh DPRD.
Salah satu alasan dikemukakan berbiaya tinggi Pemilu, acuan 2024 kalau baca berita katanya 35.000.000.000.000,( 35 triliun) apakah ini besar? Untuk ukuran negara dengan penduduk 280jt ya kecil kan per lima tahun. Dulu saya pernah belajar makna uang, ada namanya Tangible cost (duit yang tidak bisa dinilai dengan nilainya jumlah jika itu untuk kepentingan negara dan orang banyak dalam hal yaitu, Keselamatan Manusia, Keselamatan Lingkungan, Harga diri Bangsa, investasi sumber daya manusia, konstitusional dan hak rakyat)
35.000.000.000 (biaya pemilu) : 280.000.000 (jumlah penduduk) = Rp125.000 per orang per lima tahun. Untuk memilih 98 wali kota, 416 bupati dan 38 gubernur, langsung oleh rakyat..tanya pada rakyat berkeberatan tidak mereka setiap lima tahun dibeban biaya 125.000 ini duit mereka yang di kelola negara untuk hak mereka memilih sesuai hati nurani mereka terhadap calon pemimpinnya.
Jumlah DPRD Provinsi dan Kabupaten kota seluruh Indonesa berjumlah, korsi DPRD prov total 2.372 orang, DPRD kabupaten kota, 17.510 total 19.882 orang yang mewakili 280.000.000 penduduk Indonesia/286 jita _ 2025. Artinya anggota DPRD harus mewakili sebanyak 286jt hampir tidak terwakili per orang berkehendak demokrasi dan memilih pemimpinnya. Atau setiap 14.083 penduduk menyerahkan suaranya ke 1 orang DPRD.
Dalam Rakernas Kami ke 1 tahun 2026 kami tegas tetap langsung, hitung hitungan diatas di ungkapkan ibu ketum kami Prof DR Megawati Sukarno Putri, tetapi beliau sangat tegas dalam hal ini yaitu hak rakyat dan konstitusi, saya juga meyakini bapak presiden kita Jenderal Prabowo orang yang sangat konstitusional dan sangat mencintai Bangsa kita dan rakyat. Pasti kedua tokoh ini dan para tokoh lain masih mempertimbangkan dia ketika masalah pemilu kepala daerah..dan sejauh ini apa disampaikan ketua DPR RI Ibu Puan belum ada untuk pembahasan.
Apa PDIP tidak takut tidak ada executive jika Pilkada oleh DPRD, kan PDIP jadi sendiri?
Seluruh kader sepakat ya sudah gak usah ada executive dari PDIP tidak masalah yang penting kita menjaga konstitusi, memelihara hak demokrasi rakyat untuk menentukan pemimpinnya..dari pada kita bersikukuh atas jabatan yang merugikan kegembiraan rakyat setiap lima tahun sekali.
Tapikan PDIP selain menjaga demokrasi dan konstitusi memberi solusi yaitu biarkan rakyat langsung tetapi pakai e voting dan silahkan pemerintah siapkan informasinya seperti tower didesa desa, efisiensi para penyelenggara, hukum tegas pada pelanggaran pemilu dll.
Namun kita semua perlu damai damai saja beda pandangan beda pemikiran biasa yang penting Indonesa selalu jaya dan hak rakyat terjaga, rakyat tidak minta makan pada negara, tetapi rakyat minta dipermudah mencari makan..dan pemerintah bukalah musuh tetapi mari kita doa kebaikan untuk para pemimpin kita...Merdeka
Demokrasi hak rakyat selalu gembira dalam gelombang seperti payung ini😀😀😀 penting Indonesia jaya aman dan damai. ( Red*)
Posting Komentar