PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Musi Rawas berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada 25 Agustus 2026 dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menerima langsung LHP sekaligus penghargaan atas capaian opini WTP tersebut. Raihan ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Musi Rawas dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah selama satu dekade.
Bupati Ratna Machmud menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, dukungan DPRD, serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita bersyukur atas capaian tersebut. Keberhasilan mempertahankan Opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, dukungan DPRD, serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Bupati Musi Rawas kepada wartawan di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai sebuah penghargaan, tetapi harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Capaian ini bukan hanya prestasi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan, raihan WTP harus menjadi pemacu bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Sementara itu, Perwakilan BPK Sumatera Selatan, Rio Tirta, menjelaskan bahwa opini WTP menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap diingatkan agar tidak berhenti pada pencapaian opini WTP. Berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah daerah tetap diharapkan menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Rio.
Capaian WTP ke-10 kali berturut-turut tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen Pemkab Musi Rawas dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Hj. Ratna Machmud turut didampingi Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Ciolah, Sekretaris Daerah Musi Rawas Ali Sadikin, PU BM Ir Alawiyah ST MM, serta sejumlah kepala OPD dan pejabat terkait lainnya.
(Red)
Posting Komentar