MUSI BANYUASIN - Puluhan massa dari Lembaga Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) bersama sejumlah organisasi masyarakat, aktivis, mahasiswa dan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Musi Banyuasin, Jumat (8/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka mendesak Kapolres Musi Banyuasin mundur dari jabatannya. Selain itu, mereka juga menuntut pencopotan Kapolsek Bayung Lencir beserta Kanitreskrim yang dinilai gagal dan tidak profesional dalam penanganan berbagai persoalan minyak ilegal di wilayah Musi Banyuasin.
Massa membawa spanduk, poster tuntutan serta melakukan orasi secara bergantian menggunakan mobil komando. Mereka menyoroti dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap aktivitas minyak ilegal, mulai dari angkutan minyak, penyulingan ilegal hingga kasus ledakan sumur minyak yang menelan korban jiwa.
Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba Boni dalam orasinya mengatakan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum karena dinilai tidak berjalan secara adil. Salah satu kebakaran mobil tengki minyak ilegal di jln nasional bayung lincir.
“Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak. Kami melihat masih banyak aktivitas minyak ilegal yang diduga dibiarkan bebas beroperasi. Kalau hukum mau ditegakkan, tegakkan secara adil tanpa pilih kasih,” teriak Boni di hadapan massa aksi.
Lebih lanjut, Boni menegaskan pihaknya meminta Kapolres Musi Banyuasin segera mengambil langkah tegas terhadap jajaran yang dianggap gagal menjalankan tugas di lapangan.
“Kami meminta Kapolsek Bayung Lencir dan Kanitreskrim dicopot karena dinilai tidak mampu menciptakan kondisi yang kondusif. Banyak kasus yang sampai hari ini tidak jelas penanganannya,” ujarnya.
Massa juga menyoroti kasus ledakan sumur minyak ilegal di Kali Berau yang menyebabkan enam orang meninggal dunia, serta insiden kebakaran mobil tangki minyak yang diduga mengangkut minyak ilegal pada Maret 2026 lalu.
Terpisah, Ketua Umum LSM POSE RI Desri Nago SH mendesak aparat kepolisian agar lebih serius dan transparan dalam menangani seluruh kasus yang berkaitan dengan aktivitas minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Kami mendesak agar seluruh kasus yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dibuka secara terang benderang. Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran ataupun perlindungan terhadap pihak tertentu,” kata Desri.
Menurutnya, Kapolres Muba, Kapolsek Bayung Lencir serta Kanitreskrim harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terus berulang namun belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
“Banyak insiden besar terjadi, mulai dari ledakan sumur minyak ilegal, kebakaran mobil tangki hingga aktivitas penyulingan ilegal yang masih marak. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Desri menegaskan bahwa masyarakat kecil berhak mencari nafkah, namun aturan hukum tetap harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat dalam aktivitas ilegal.
“Masyarakat kecil jangan terus dijadikan sasaran utama. Kalau memang ada pelanggaran hukum, semua harus ditindak, baik pemain kecil maupun yang besar. Aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Terakhir, Desri menyatakan apabila sejumlah kasus yang mereka soroti belum juga diungkap secara transparan, pihaknya mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar di Mapolda Sumatera Selatan.
“Kalau kasus-kasus ini masih dibiarkan dan tidak ada kejelasan, kami akan lanjutkan aksi ke Polda Sumsel. Kami ingin penegakan hukum yang benar-benar berpihak kepada keadilan,” tandasnya.(Red*)
Posting Komentar