PALEMBANG, SUMSEL — Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan, Hazam, mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk berperan aktif dalam mengawal keterbukaan informasi dan pembangunan di tingkat desa melalui peluncuran Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa.
Menurut Hazam, keterlibatan media dalam mengawal informasi pembangunan desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Program tersebut diluncurkan dalam kegiatan pelantikan pengurus SMSI Provinsi Sumatera Selatan di Hotel The Zuri, Palembang, Kamis (29/10/2026). Dalam kesempatan itu, Herman Deru menekankan pentingnya peran media siber dalam menyampaikan informasi yang cepat, berimbang, dan edukatif hingga ke pelosok desa.
Hazam: Media Harus Menjadi Mitra Kritis Pemerintah
Hazam menilai, media memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Sebagai Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan, saya mengapresiasi langkah Gubernur Herman Deru yang mendorong media untuk ikut mengawal informasi dan pembangunan desa. Kami berharap program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hazam.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran, serta hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa diharapkan dapat memperkuat penyampaian informasi publik, terutama mengenai pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai program pemerintah di tingkat desa.
LBH PETA Dorong Pengawasan Sesuai Hukum
Hazam juga menekankan bahwa pengawasan terhadap pembangunan desa harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, SMSI, masyarakat, dan unsur terkait dapat mendorong pencegahan penyimpangan anggaran sekaligus memperkuat kesadaran hukum di lingkungan pemerintahan desa.
“Pengawasan bukan berarti mencari-cari kesalahan. Pengawasan bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, anggaran digunakan sebagaimana mestinya, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.
Hazam menambahkan, peningkatan pemahaman hukum bagi insan pers sebagaimana gagasan Insan SMSI Sadar Hukum (ISDARKUM) juga menjadi hal yang penting. Dengan pemahaman hukum yang baik, wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, mengedepankan verifikasi, serta menjaga keseimbangan informasi.
Ia menilai, media yang kuat bukan hanya media yang cepat menyampaikan berita, melainkan juga media yang mampu menjaga akurasi, independensi, dan tanggung jawab kepada publik.
Dorong Pembangunan Desa yang Transparan dan Berkeadilan
Lebih lanjut, Hazam berharap program Newsroom Jaga Desa mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Informasi mengenai pembangunan desa perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program sekaligus ikut berpartisipasi dalam mengawasinya.
Menurutnya, pemerataan akses informasi di wilayah Sumatera Selatan harus berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia juga mendorong agar masyarakat desa tidak ragu menyampaikan aspirasi maupun laporan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, setiap laporan harus didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui saluran yang tepat.
“Desa merupakan bagian penting dari pembangunan Sumatera Selatan. Karena itu, keterbukaan informasi, pengawasan masyarakat, dan kepastian hukum harus berjalan bersama. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton, tetapi harus diberi ruang untuk mengetahui, mengawasi, dan menyampaikan aspirasi,” tambah Hazam.
Di sisi lain, ia berharap SMSI Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Jon Heri dapat terus meningkatkan profesionalisme organisasi serta memperluas kontribusi media siber dalam mendukung pembangunan daerah tanpa mengabaikan independensi pers.
Komitmen LBH PETA Sumsel
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang bantuan dan advokasi hukum, DPD LBH PETA Sumatera Selatan menilai keterbukaan informasi dan pengawasan pembangunan merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hazam berharap sinergi pemerintah, media, lembaga masyarakat, dan warga desa dapat menciptakan lingkungan pembangunan yang bersih, partisipatif, dan berkeadilan.
“Harapan kami, program Jaga Desa benar-benar menjadi gerakan bersama untuk membangun desa yang transparan, meningkatkan kesadaran hukum, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Media harus tetap independen, pemerintah harus terbuka, dan masyarakat harus berani menyampaikan aspirasi berdasarkan fakta,” tutup Hazam.
Redaksi: DPD LBH PETA Sumatera Selatan
Posting Komentar