EMPAT LAWANG Tinta Peta. Id – Narasi miring yang dihembuskan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait penggunaan fasilitas mewah oleh Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, rontok oleh fakta lapangan. Alih-alih memanjakan diri dengan kendaraan anyar, Joncik justru membatalkan pengadaan mobil dinas demi menyelamatkan jaminan kesehatan rakyatnya.
Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Rizki A. Saputra, S.H., M.H., menegaskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas baru sudah lama dicoret dari daftar belanja daerah.
"Anggaran yang semula dialokasikan untuk kendaraan dinas telah dialihkan sepenuhnya untuk membayar kewajiban BPJS Kesehatan senilai kurang lebih Rp10 miliar," ujar Rizki dalam keterangan resminya, Minggu (05/04/2026).
Langkah taktis ini diklaim menjadi solusi instan bagi ribuan warga Empat Lawang yang sempat terkendala mengakses layanan kesehatan akibat tunggakan iuran.
Tujuh Tahun Setia dengan Kendaraan Lama
Fakta menarik terungkap bahwa selama tujuh tahun memimpin Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati, Joncik Muhammad tergolong "hemat" soal fasilitas. Ketua MW KAHMI sekaligus Ketua KAGAMA Sumsel ini dikenal konsisten menggunakan kendaraan lama untuk operasional kedinasan.
Bahkan, untuk urusan di luar agenda formal, Joncik lebih sering tertangkap kamera mengendarai mobil pribadi dengan plat BG 1970 JM.
"Beliau sangat tegas memisahkan mana aset negara dan mana kepentingan pribadi. Ini bentuk keteladanan dalam pengelolaan fasilitas negara," lanjut Rizki.
Sentil Kritik Tanpa Data
Pihak Pemkab menyayangkan manuver LSM yang dinilai tendensius dan sarat kepentingan politis tanpa didasari validasi data yang kuat. Rizki menyebut kritik tersebut hanya "gegap gempita" di permukaan namun kosong secara substansi.
"Kami mengimbau pengamat atau lembaga manapun untuk mengedepankan verifikasi. Kritik itu membangun jika berbasis fakta, bukan sekadar retorika," tegasnya.
Genjot Kinerja 100 Hari & Raih WTP
Bukannya terganggu oleh polemik, Joncik justru "tancap gas" dalam 100 hari masa kerjanya di periode ini. Selain penyelesaian tunggakan BPJS, beberapa poin krusial yang dicapai antara lain:
Sukses Penyelenggaraan PEDA XVI KTNA: Menjadikan Empat Lawang sebagai pusat pertemuan petani dan nelayan andalan se-Sumatera Selatan.
Transparansi Keuangan: Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumsel secara berturut-turut.
Sorotan Nasional: Langkah tata kelola pemerintahan yang akuntabel mulai mendapat apresiasi dari berbagai media nasional.
Pada akhirnya, Pemkab Empat Lawang di bawah komando Joncik Muhammad seolah ingin membuktikan bahwa "kendaraan" terbaik menuju kesejahteraan rakyat bukanlah mobil dinas yang mengkilap, melainkan kebijakan yang tepat sasaran.
Editor Pewarta : Bahrum Red
Posting Komentar