Lubuklinggau — Proses penentuan Direktur Utama Tirta Bukit Sulap (PDAM TBS) Kota Lubuklinggau periode 2026–2031 menjadi sorotan publik. Dinamika yang berkembang memunculkan perhatian dari kalangan aktivis yang meminta proses tersebut berjalan secara profesional dan bebas dari intervensi politik.7/6/2026.
Pauzi, mahasiswa hukum sekaligus penggiat kontrol sosial, mengingatkan Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat, agar berhati-hati dalam menentukan figur pimpinan perusahaan daerah tersebut. Menurutnya, PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam pelayanan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih.
Ia menegaskan bahwa jabatan Direktur Utama PDAM tidak boleh diperlakukan sebagai ruang kompromi politik atau bentuk balas jasa pasca kontestasi politik.
“Direktur PDAM harus dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kemampuan manajerial. Jangan sampai jabatan ini dipandang sebagai hadiah politik,” ujar Pauzi.
Menurutnya, proses pengisian jabatan strategis di lingkungan BUMD harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari kepentingan politik praktis. Hal ini penting agar tata kelola perusahaan daerah tetap sehat dan profesional.
Pauzi juga menyoroti tantangan yang dihadapi PDAM TBS ke depan, mulai dari peningkatan kualitas layanan pelanggan, distribusi air bersih, perluasan jaringan, hingga penguatan manajemen keuangan perusahaan.
“Tantangan PDAM tidak ringan. Dibutuhkan pemimpin yang benar-benar memahami persoalan teknis dan mampu menghadirkan solusi, bukan sekadar figur yang dekat secara politik,” katanya.
Ia menambahkan, Wali Kota Lubuklinggau diharapkan dapat berdiri di atas semua kepentingan dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari kelompok mana pun dalam proses seleksi tersebut.
“Kami meminta wali kota tegas menolak segala bentuk intervensi maupun lobi-lobi elite politik. Keputusan yang salah akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pauzi menilai proses seleksi Direktur PDAM saat ini menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintahan Rachmat Hidayat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang kompeten, bukan karena kedekatan politik.
“Yang dibutuhkan rakyat adalah pelayanan yang lebih baik, bukan kepentingan kelompok tertentu. PDAM harus menjadi institusi pelayanan publik yang sehat dan profesional,” pungkasnya. ( Red*)
Posting Komentar